BANDARQ

Untuk Membahas Perppu Ormas, DPR Berencana Mengundang Panglima TNI, Kapolri dan Kepala BIN

Untuk Membahas Perppu Ormas, DPR Berencana Mengundang Panglima TNI, Kapolri dan Kepala BIN

Bandarq - Komisi II DPR dan pemerintah telah mengadakan rapat perdana untuk membahas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 terkait Organisasi Kemasyarakatan. Ketua Komisi II Zainudin Amali menyebutkan, dengan munculnya saran agar Komisi II ikut serta mengundang Menteri Agaman Lukman Hakim Saifuddin, Panglima TNI Jendral Gatot Nurmantyo, Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Kepala BIN Budi Gunawan.

"Anggota Komisi II meminta selain yang sudah kami rencanakan, meminta kepada pemerintah agar menghadirkan Panglima TNI, Kapolri, Menteri agama, dan Kepala BIN. kira-kira itu yang sudah kami rencanakan," ucap Amali saat di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/10). Berita ini dikutip dari dominoqq.

Amali sendiri menyebutkan bahwa pemerintah yang diwakili Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara telah mengemukakan penjelasannya dan kami pun sudah mendengar semuanya," terangnya.

Usai kunjungan, ucap Amali, kelompok-kelompok akan mengungkapkan tanggapannya terhadap penjelasan pemerintah yang berhubungan dengan isi Perppu Ormas pada 16 Oktober 2017 nanti.

Amalli menambahkan, agenda pun tetap dilanjutkan dengan mengundangpara pakar, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sampai ormas pada 17-19 Oktober 2017. Komisi II juga akan mengundang ormas dan LSM baik pro maupun kontra terhadap perppu Ormas.

"Lalu setelah itu akan mengundang para pihak yang bersangkutan dari berbagai pihak dihadirkan langsung dengan Perppu ini dari organisasi kemasyarakatan, dari para pakar, dari LSM serta dari sejumlah pihak yang dianggap dapat memberikan masukan yang baik yang berada di pihak pro, kontra maupun yang berada di pihak tengah," ucap Amali.

Di tempat yang sama, Rudiantara berpendapat, soal masukan untuk mengundang Panglima TNI, Kapolri, Menag, dan Kepala BIN wajar saja. Karena, masalah Perppu Ormas berkaitan dengan unsur pertahanan dan Keamanan.

"Secara materi itu memang hal yang wajar yang dikemukakan di floor, sebab mengandung unsur keamananya, nantinya adalah tugas dari intern pemerintah soal mengaturnya sehingga substansi bisa disampaikan sesuai dengan yang diharapkan rekan-rekan Komisi II," terangnya.