Rabu, 01 November 2017
Jika Demokrat Lebih Memilih Gabung Dengan Pemerintah, Gerindra Masih ada PKS dan PAN
Sikap politik Partai Demokrat mendukung keputusan pemerintah, bukan UU No. 2 tahun 2017. Perppu masyarakat sipil dalam legislasi tersebut, berspekulasi bahwa partai kedekatan yang dibuat oleh pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Lebih-lebih setelah SBY bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Negara.
Menanggapi spekulasi tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon menegaskan bahwa tidak masalah jika memang Demokrat lebih memilih berkoalisi dengan pemerintah. Gerindra selalu bergerak sendiri.
"Kami tidak dalam masalah dan mereka tidak memiliki masalah sendiri," ucap Fadli Rabu (11/1) saat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Fadli mengatakan bahwa Gerindra masih memiliki asosiasi koalisi. yaitu PKS dan PAN, yang memiliki semangat yang sama untuk menolak ormas. Sikap PKS dan PAN bisa menjadi modal untuk membentuk koalisi dalam pemilihan presiden.
"Tapi saya pikir PKS ini memiliki kerja sama yang jauh lebih kuat dalam pemilihan, hal yang sama terjadi dengan PAN yang sama, saya pikir itu adalah modal politik yang hebat untuk masa depan," katanya.
Jika Demokrat bergabung, koalisi pendukung pemerintah akan meningkat. Koalisi terdiri dari delapan partai, termasuk PDI-P, Golkar, NasDem, PPP, PKB, PAN, Hanura dan Demokrat.
Fadli mengatakan bahwa dia tidak ingin bekerja dengan koalisi suporter yang gemuk saat Demokrat di tempatkan.
Mari kita lihat jika tidak ada, misalnya, pembentukan pemerintahan baru, bahwa akan ada rumor tentang penggantian implan, apa yang kita lihat saat ada pelatihan baru atau tidak.
"Sebelumnya, Demokrat telah mengecualikan spekulasi yang bergabung dengan barisan pendukung, dari pemerintah, presiden Partai Demokrat, Edhi Baskoro Yudhoyono menyangkal, orang-orang yang dengan sayang disebut Ibas, mengatakan bahwa partai tersebut ingin tinggal bersama rakyat, Tapi Demokrat terus menjaga hubungan baik dengan pemerintah dan faksi partai.
"Tentu kita selalu bersama orang-orang, selalu bersama orang-orang, kita dekat dengan pemerintah, kita dekat dengan semua pihak, kita sudah dekat. untuk semua anggota ruang. dan kelompok politik, "kata Ibas dalam perkembangan Partai Demokrat (DPP), Jakarta, Senin (30/10).
Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan menekankan bahwa dukungan terhadap peraturan CBO bukan untuk jalur dukungan pemerintah Jokowi-JK-nya: Gagasan Segera Pelariannya ditawarkan untuk bekerja di Kabinet. "Bola baseball saya tuh, tuh dekat tanpa saya, enggak ada tawaran."
Semua demokrat juga tidak ada di sana. "Tanya menawarlah Kami baseball-tuh-negotiable," kata Hinca.Hinca mengulang posisi Partai oposisi Jokowi-JK-nya kepada pemerintah dan mengatakan bahwa partai tersebut menutup kesempatan untuk bergabung dengan pemerintah koalisi.
"Itulah posisi dari awal posisi kami di luar pemerintahan, jadi tidak menyenangkan, membuat pemerintah kita seimbang. untuk memiliki, "katanya.
Posting Komentar