Minggu, 04 Maret 2018
Mantan Pimpinan KPK Berikan 5 Saran Agar Calon KADER Tidak Korupsi
 |
| Mantan Pimpinan KPK Penentang Korupsi di Indonesia |
BANDARQ - Bekas Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bibit Samad Rianto menilainya, terdapat banyak jalan keluar manfaat mengindari calon kepala daerah bertindak korupsi.
Seperti buat ketentuan yang ketat serta tidak bolong supaya tidak berlangsung tindak kejahatan korupsi yang di kerjakan oleh beberapa calon kepala daerah.
“Suatu teror penjahat juga akan lakukan kejahatan korupsinya apabila biaya semakin lebih tinggi di banding pengasilannya. Jadi lakukan itu, ” kata bibit diskusi umum yang diadakan oleh Pergerakan Masih tetap Indonesia (Gerkindo) yang bertopik ‘Menciptakan Politik Bersih Tanpa ada Mahar Untuk Indonesia Sejahtera’ di gedung Jaang, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (3/3/2018).
Ke-2, lanjut Bibit, buat ketentuan untuk cost kampanye yang dibatasi. Supaya hindari cost kampanye hingga beberapa nanti beberapa calon ini tidak lakukan korupsi waktu telah menjabat manfaat kembalikan modalnya. “Tidak mesti begini, demikian. Tempo hari ada larangan tidak bisa pawai, arak-arakan di jalan, ” katanya.
Yang ke-3, Bibit menyebutkan parpol juga sebaiknya berlaku transparan. Seperti mereka yang menyumbang ke seseorang calon kepala daerah umumnya malas mengungkap jati dirinya.
Lalu yang ke-4, Bibit menyebutkan pendidikan politik belum juga sukses dikerjakan ke orang-orang. Sebab, banyak orang-orang yang pilih seseorang calon karena karna iming-iming uang. Semestinya, pendidikan politik yang baik dapat menghindar hal semacam ini berlangsung.
Di mana, Bibit bercerita masalah pengalamannya disuruh rekannya untuk jadi calon kepala daerah daerah di Kalimantan Timur pada 2004 kemarin. Tetapi dia malas maju karena ada pihak yang memohon uang beberapa ratus juta padanya supaya diambil oleh orang-orang.
“Bukan cuma mahar, tapi (untuk) konstituen juga butuh (cost), " tutur Bibit.
Lalu terkahir, Bibit menyebutkan jadi negara penganut demokrasi, dimana partai politik adalah pilar demokrasi, semestinya negara bisa seutuhnya membiayai partai politik.
Posting Komentar